CARI DI BLOG INI

Memuat...

Rabu, 04 Januari 2012

PELANGGARAN PEMILU TAK PERNAH TERSELESAIKAN


Oleh:  ANINDYA GALUH W


            Masalah utaam dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada saat ini adalah lemahnya penegakan keadilan. Takbisa dibantah bahwa keadilan dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu adalah problem terbesar dalam demokrasi yang kita bangun. Pelanggaran pemilu seperti poltik uang (money politic) , penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan , pelanggaran kampanye, itu semua terjadi tanpa adayna penegakan hokum.
            Badan pengawas pemilu (Bawaslu ) yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi pemilu dan pilkada seharusnya diperkuat perannya. Bawaslu seharusnya diperkuat  dengan pemberian kewenagan untuk memutuskan sengketa dan pelanggaran. Penguatan ini juga sebagai konklusi terhadap perdilan yang tak sanggup menangani pelanggaran pemilu. jika tidak, peran bawaslu hanya sebatas pengawas dan pemberi laporan, tidak akan pernah ada kepastian penanganan pelanggaran. Bahkan mestinya Bawaslu juga diberi ruang untuk emutuskan sanksi  diskualifikasi terhadapcalon yang terbukti melakukan pelanggaran.
            Komposisi dan struktur Bawaslu harus dibuat solid dan berisi para ahli hokum, ahli administrasi dan para pakar yang berintegritas yang baik.
            Pembahasan tenetang kewenangan Bawaslu memang masih terus di kaji. Saat ini yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan adanya kepastian penegekan  sengketa pemilu dan pilkada. Di internal komisi II DPR RI masih ada dua alternative badan penerima kewenagan tersebut yakni Bawaslu, DK KPU, atau pembentukan pengadilan khusus yang menagani kasus pemilu dengan memanfaatkan infrastruktur sumber daya  pengadilan yang ada di tiap daerah .
            Fakta dan kenyataan selama ini menunjukkan bahwa setiap temuan pelanggaran pemilu dan pilkada yang direkomendasikan Bawaslu selalu terbengkalai dan tak ada yang terselesaikan. Kinerja bawaslu susah payah membongkar pelanggaran pemilu dan pilkada hamper pasti terbengkalai karena tidak adanya kekuatan yang memaksa agar pelanggaran itu ditindaklanjuti. Temuan Bawaslu bahkan berhenti sebagai temuan semata, lembaga KPU yang menjadi pihak pengeksekusi tidak menyumbang peradilan apapun sedangakan tahapan pemilu terus berlanjut hingga pelanggaran-pelanggaran tersebut seolah menjadi halbisa sebagai bagian dari proses pemilu.

Dikutip dari : Koran Seputar Indonesia . Peradilan Tak Bisa Diharapakan : Penguatan Bawaslu sebagai otokritik . senin 16 Mei 2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar