CARI DI BLOG INI

Memuat...

Selasa, 07 Februari 2012

PERBAIKAN NILAI PKN

Hasil penilaian artikel PKN mahasiswa jurusan PGMI silakan download DI SINI.
Bagi mahasiswa yang tidak puas dengan hasil penilaian artikel PKN, dipersilakan mengajukan perbaikan dengan KETENTUAN:

  • Melapor pada bagian akademik jurusan: Kajur, sekjur atau staf yang ditunjuk.
  • Hanya berlaku bagi mahasiswa yang memperoleh nilai B- (B Min) ke bawah
  • Mengirimkan artikel perbaikan sebanyak 3 artikel. via email.
  • Menyerahkan print-out artikel sebanyak 3 eksemplar disertai berita koran yang diulas.
  • Email dan penyerahan artikel paling lambat Selasa, l3 Februari 20l2 pukul l2.00 WIB
  • Nilai perbaikan maksimal 3 (B)  
Kriteria penulisan artikel:
  • Artikel benar-benar l00% asli karya sendiri, bukan copas, repro, gado-gado atau  astor.
  • Artikel ditulis sebagai respon atau refleksi atas fenomena sosial yang berkaitan dengan masalah kebangsaan, yang didasarkan atas pemberitaan media massa.
  • Berita yang direspon dilampirkan dalam bentuk print-out bila berasal dari berita di media cetak. 
  • Berita yang direspon  ditulis dalam artikel bila berasal dari media online, misalnya dengan kalimat "sebagaimana berita Kompas.com 2 Februari 20l2" 
  • Artikel ditulis dalam 2000-3000 characters.
  • Memenuhi unsur Masalah, Analisis, Refleksi.
Demikian untuk menjadikan maklum.

Kamis, 19 Januari 2012

SISTEM PENILAIAN ARTIKEL

Penilaian matakuliah PKN sepenuhnya didasarkan atas ARTIKEL yang telah dikirimkan, berdasarkan:
1.   Keaslian
2.   Refleksi/Analisis
3.   Sistematika tulisan
Artikel kategori copas, repro, gado-gado, dan astor hanya berhak atas nilai maksimal 1,6 
Rubrikasi penilaian mata kuliah sebagaimana tabel berikut:

Selasa, 17 Januari 2012

KORUPSI OH KORUPSI ....!!!!!!!


Oleh:  HARDIYANI EKA SORANDRI


Salah satu kejahatan yang terjadi dan merajalela dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi dan suap. Korupsi dan suap bagaikan penyakit menular yang sangat ganas, yang sudah menjalar dan menular ke mana-mana, tidak hanya pada lapisan eksekutif, tetapi juga pada lapisan legislatif dan yudikatif, tidak hanya terjadi pada lapisan atas, tetapi juga pada lapisan bawah.

 Setiap saat dapat kita menyaksikan berita korupsi dan suap itu di media elektronik, media cetak, begitu hebat menyebaran penyakit ini di dalam masyarakat. Jaringannya bagaikan tidak akan terputuskan oleh alat apa pun, dan gelombangnya bagaikan tidak terbendung, dan jaringannya bagaikan benang kusut yang tidak mungkin dapat diketahui lagi mana ujung pangkalnya.

Bukankah seperti ini peranan komisi pemberantasan koropsi yang seharuisnya !!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 [41]). Tujuan dibentuknnya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan.
Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime).

 Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunya wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).KPK tidak akan bisa melaksanakan perannya secara optimal bilamana tidak didukung oleh keinginan dan tindakan nyata pemerintah dalam penegakan hukum.
Awal pembentukan KPK dengan semangat yang tinggi untuk memberantas koruptor.
KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (Pasal 11 [41]):

1. melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
pengak hukum dan penyelengara negara.
2. mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sangat rumit bukan untuk memahaminya bagi orang awam, seperti inilah kenyataanya yang terjadi di negara kita.Banyak penegak hukum yang seharusnya bisa dijadikan panutan oleh masyarakat untuk menegakan hukum malah melakukan tindakan yang sangat tidak patut dan hal tersebut yang membuat bangsa Indonesia ini mejadi bangsa yang selau tertinggal, bangsa yang tidak akan menjadi bangsa yang makmur yang merata, karena kelakuan dan tindakan para pemimpin-pemimpoin bangsa yang tidak bertanggung jawab.

Koropsi tidak bisa di biarkan begitu saja kalu negara ingin mencapai segala tujuanya, karena kalau di biarkan secara terus manerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan berbagai cara untuk itu.

Koropsi perlu di tanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.Dampak dari kejahatan korupsi sangat luas bagi masyarakat, terlebih kejahatan tersebut bersifat sistemik dan global
Mungkin akan menjadikan dampak-dampak yang besar bagi kita dan negeri kita seperti, penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi secara tidak langsung telah mengambil hak kesejahteraan masyarakat.

Harga barang menjadi mahal, layanan publik tidak dapat dijangkau, dan fasilitas umum.Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi, biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah. tidak mendukung usaha pengembangan ekonomi rakyat karena sebagian aset negara telah dimiliki oleh pejabat publik dan disimpan di luar negeri.

Dampak korupsi akan lebih hebat lagi bila kita tidak segera memberantas sejak sekarang.Bisa jadi negara Indonesia akan cuma tinggal sejarah dan dijual kepada negara lain bila kita tidak aktif menyuarakan pelanggaran-pelanggaran kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dampak dari kejahatan korupsi sangat luas bagi masyarakat,terlebih kejahatan tersebut sudah bersifat sistemik dan global.

UANG ATAU NYAWA


Oleh: HARDIYANI EKA SORANDRI

Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri khususnya dikawasan Timur Tengah dan sebagian wilayahAsia setiap tahun jumlahnya bertambah diantaranya Tenaga Kerja Wanita (TKW) khususnya perempuan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan hanya sepertiganya yang bekerja diluar sektor rumah tangga karena persoalan kualifikasi dan keterampilan.

Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja yang dapat bekerja dengan sopan, baik, serta memiliki akhlak yang baik sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luar negeri. Hanya saja keterbatasan komunikasi dan ketidaktahuan alat-alat rumah tangga yang dipergunakan, dan situasi rumah yang menimbulkan persoalan bagi TKI sehingga menimbulkan kekerasan dan pelecehan yang selama ini kerap terjadi kepada TKI.

Seperti saat ini berita yang tengah hangat dibicarakan tentang TKI yang menjadi korban kekerasan, sehingga menjadi konflik yang mendapat sorotan dari berbagai pihak, atau terkuaknya kembali kasus-kasus kekerasan dan pemerkosaan yang menyebabkan banyak tenaga kerja yangkembali lagi ke Indonesia tidak bisa melakukan apapun karena cacat, selain dari cacat tubuh yang lebih mengkhawatirkan lagi cacat mental.

Selain itu TKI yang mendapat kekerasan dan pelecehan itu tidak mendapat upah sepeserpun oleh majikan selama kerja. Apakah tidak berharganya tenaga kerja asal Indonesia ? Hal ini yang membuat geram siapapun yang menyaksikan pemandangan yang menyedihkan dikala keluarga menanti kabar dan mengharapkan kehidupan yang lebih layak, mereka pulang dengan membawa luka yang sangat dalam bahkan hilang ingatan. Mereka malu, sedih, bingung, sakit karena bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan tapi kekhawatiran dan kesedihan yang dalam.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini ? Memberikan hak perlindungan TKI yang lebh atau pemerintah harus mempunyai sistem monitoring terhadap siapa saja warga negara Indonesia, khususnya TKI perempuan untuk bisa lebih dipantau secara berkala. Mereka harus melaporkan keberadaanya dan perkembangan pekerjaannya, dan upaya ini untuk menciptakan sistem perlindungan bagi TKI.

Sebelumnya, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hdayat mengatakan hukum adalah harga mati. “Jangan ada pihak yang mencoba menyembunyikan. Tidak ada kata damai. Bila menerima uang untuk mediasi namanya menghina bangsa sendiri.”

hidup ini sengsara di negeri sendiri, hidup menderita di negeri orang. Itulah kenyataan yang dihadapi sebagian TKI/TKW Indonesia di luar negeri.

Ironis memang, negeri yang sebenarnya kaya raya ini, sebagian penduduknya harus mengais rezeki di negeri orang, sementara orang asing (pekerja dan investor) berebut rezeki di negeri sendiri.

Julukan negeri ini kepada para TKI/TKW sebagai “pahlawan devsa” karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa RP60 triliun. Sungguh perlakuan yang diberikan kepada mereka jauh panggang dari api.

Sematan pahlawan devisa atau economic hero hanya pelipur lar, seolah meninggikan derajat mereka. Padahal, hanya duitnya yang dimuliakan. Mereka tak lebih sebagai tumbal devisa.

Kabar soal TKI selalu membuat kita trenyuh. Baru dua bulan yang lalu tepatnya pada Mei 2011 ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI), yang terlantar di Arab Saudi, akhirnyakembali ke Tanah Air.

Sebagian mereka dipulangkan dengan manggunakan kapal laut dan sebagian lainnya dengan pesawat udara.

Umumnya izin tinggal mereka sudah kadaluwarsa dan tak punya uang untuk kembali ke Tanah Air sehingga hidup menggelandang.

Jika Pemerintah bisa mencegah agar TKI perempuan tidak berangkat merantau dalam kondisi yang belum ada perbaikan, itu lebih baik. Tentu dengan catatan bahwa lapangan kerja di dalam negeri harus dipermudah, sehingga kelebihan TKI tidak tersedot keluar, tetapi terserap dalam pasar tenaga kerja dalam negeri. Kekerasan terhadap TKI perempuan juga tanggung jawab bidang industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan lain-lain untuk menyerap TKI dan bisa menghidupi keluarganya di Negeri sendiri.

SAY NO TO DRUGS


Oleh: HARDIYANI EKA SORANDRI



Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya terjadi di kalangan remaja, baik di lingkungan sekolah maupun kampus. Peredaran gelap narkoba juga kerap terjadi di lingkungan berprofesi sebagai sebagai pengamen di bus-bus atau jalanan. Kedekatan narkoba dengan anak-anak tersebut sudah menjadi satu komponen yang sepertinya tidak bisa dipisahkan.

Anak sekolah bisa lebih mudah terdeteksi sebagai pengguna karena mereka masih berinteraksi dengan sekolah dan keluarga, yang mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Bagaimana dengan terhitung pengguna pada populasi pengguna. Sedangkan pengguna non-siswa lebih sulit dideteksi karena interaksinya hanya pada lingkungan sekitar yang kadang-kadang rasa kepeduliannya sangat rendah. Jadi saya yakin pengguna narkoba di kalangan pelajar musti dipelajari lebih mendalam karena kasus seperti ini penelitiannyan sangat sulit dilakukan, alat ukur berupa kuesioner mungkin belum bisa menduga secara akurat.

Sosok anak jalanan yang selama ini kerap ini menghiasi sisi jalan kota-kota besar dinilai banyak pihak merupakan kumpulan anak-anak yang sangat rentan sekali terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kondisi seperti itulah yang dinilai banyak pihak perlu segera diambil tindakan agar permasalahan narkoba disemua aspek kehidupan dapat segera diatasi secara bersama-sama.


Narkoba, selain berpengaruh pada fisik dan psikis pengguna, juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, individu, keluarga, masyarakat bahkan Negara. Upaya pencegahan dan pengendalian peredaran narkoba telah dilakukan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Norma sosial yang berlaku di sebagian masyarakat untuk menghindari narkoba, juga ajaran-ajaran agam yang melarang umatnya menggunakan zat-zat yang memabukkan, telah cukup jelas diketahui banyak orang. Namun kenyataan menunjukkan penyalahgunaan narkoba ada dan dari waktu ke waktu kasusnya terus meningkat.

Departemen Sosial (Depsos) sebagai instansi yang melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, jauh sebelum diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1997 telah menggariskan kebijaksanaa di bidang rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba. Mencermati semakin meluasnya permasalahan penyalahgunaan, Depsos membentuk Unit Rehabilitasi Sosial bagi remaja korban narkoba. Adapun nama-nama panti tersebut seperti Wisma Khusnul Khotimah di Serpong, PSPP Galuh Pakuan di Bogor, PSPP Insyaf di Medan, dan PSPP Binangkalit (putrid) di Lembang Bandung.

Tujuan didirikannya panti sosial, diantaranya untuk memberikan pelayanan atau pertolongan kepada korban narkoba, terutama anak-anak dan remaja, sehingga mereka mampu menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba dan dapat menjalankan fungsi sosialnya didalam lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan dan masyarakat pada khususnya. Selama ini, keberadaan panti rehabilitasi sosial dinilai cukup membantu anak-anak jalanan membawa mereka keluar dari persoalan yang menghimpitnya. Khusus bagi mereka yang menjadi pengguna narkoba, panti sosial di banyak tempat telah melakukan banyak penanganan secara langsung dalam membantu anak-anak tersebut agar bisa berhenti menjadi pengguna narkoba.
Adapun, kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut yaitu bimbingan fisik, mental, sosial serta vokasional. Pelaksanaan rehabilitasi sosial juga merupakan upaya pemberian pelayanan yang menjadi hak setiap warga Negara agar mereka dapat hidup layak dan manusiawi. Dengan menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap penyalahgunaan narkoba, upaya ini dipandang sebagai perwujudan dari keadilan sosial dan pemberian kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan mengembangkan potensi diri mereka.

Dalam mencapai perkembangan optimal, remaja harus belajar bergaul dan berkomunikasi dengan lingkungan dan semua orang, baik teman sebaya, maupun yang sejenis atau berlainan jenis. Adanya kendala dalam hal ini dapat menyebabkan remaja hanya memilih satu lingkungan pergaulan eksklusif atau suatu kelompok tertentu. Keadaan lingkungan seperti ini beresiko jatuh ke tindakan penyalahgunaan narkoba. Solidaritas remaja biasanya mempunyai ketergantungan dan ikatan yang erat dengan kelompoknya. Remaja harus memiliki loyalitas yang seimbang terhadap teman, orang tua dan tujuan hidupnya.

Perkembangan sosial dan psikologi remaja yang rawan atau sangat emosional sangat mudah disalahgunakan adalah dalam pembentukan identitas diri. Dalam keadaan seperti ini segala norma dan etika harus menjadi suatu bagian dari dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi godaan dan tantangan kehidupan.

Ajaran agama dan pemahaman ajarannya harus dirumbuhkan sebagai landasan moral yang kuat bagi remaja. Pelaksanaan ibadah yang tekun dan khusuk adalah tindakan utama dalam pencegahan godaan dan rayuan narkoba.

Senin, 16 Januari 2012

DEMO TAK KUNJUNG SAMPAI


Oleh:  SITI MASRUHATURRAHMAH

Demo merupakan aksi mahasiswa untuk mengutarakan aspirasi masyarakat kecil secara langsung kepada pihak yang dituju, dengan izin kepada pihak keamanan guna menjaga kelancaran aktifitas yang ada berjalan dengan baik. Demo yang dapat membawa perubahan kebaikan adalah yang terpadu, menaati kaidah aturan demo dengan baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar  dengan tidak merusak infrastuktur yang ada di sekitar. Namun belakangan ini demo terjadi lebih sering  terbawa tindakan anarki, mungkin karena geram yang memuncak akan masalah yang tidak kunjung terselesaikan.
Butuh waktu yang tidak singkat untuk menjawab masalah memang. Karena diproses tidak hanya dari satu tangan. Hendaknya masyarakat mengetahui dan harap maklum akan prosedur ini. Namun ada juga demo yang tidak ditanggapi, hingga pagar yang dirasa penghalang menyampaikan aspirasi ikut dirobohkan. Dirasa sepele memang, tapi bukankah ini juga harus mengeluarkan uang rakyat lagi untuk memperbarui pagar itu?.Demikian jika dalam proses ditemukan ada yang menyimpang sedemikian rupa.
Entah masalah apa yang menjadi pusat perhatian pemerintah, yang memperlambat adanya keluhan masyarakat yang tidak kunjung diperbaiki, bahkan ada yang diabaikan. Ditambah lagi dengan  tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab, sedikit banyak mengambil keuntungan diatas rintihan rakyat. Padahal rakyat telah membayar pajak tepat waktu, menaati peraturan,  turut serta berperan pada ketetapan pemerintah, jika tidak maka konsekuensi ditanggung pihak masyarakat yang bersangkutan. Namun apakah mau mereka yang menyalahi ketetapan aturan, akan rela menanggung perbuatan mereka? Bukankah ini Negara demokrasi yang kekuasan berada pada masyarakat? Benarkah ini landasan awal demo yang tak kunjung sampai, karena perlu merubah dan menertibkan UU yang telah menjadi kesepakatan bersama?
Terjadinya Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
1.    Kedaulatan rakyat;
2.    Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3.    Kekuasaan mayoritas;
4.    Hak-hak minoritas;
5.    Jaminan hak asasi manusia;
6.    Pemilihan yang bebas dan jujur;
7.    Persamaan di depan hukum;
8.    Proses hukum yang wajar;
9.    Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Alangkah baiknya prinsip diatas diterapkan pada indonesiaku tanpa memihak, serta memahami arti penting dari peranmasing-masing diatas dalam keseharian sebagai warga Negara yang baik.
Ciri-ciri pemerintahan demokratis, telah ada pada negeri ini, namun dibawah ini manakah yang penerapannya memihak atau kurang tegas lagi?
1.     Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2.     Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3.     Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4.     Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5.     Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6.     Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7.     Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8.     Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9.     Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
Sangat dianjurkan jika demo  dengan tulus niat membawa perubahan baik sesuai dengan yang diinginkan, maka butuh pengorbanan dan kreatif ketika menghadapi respon dari pihak pemerintah yang kurang menyenangkan. Sehingga tidak akan sia-sia dari waktu mahasiswa yang turut menyuarakan aspirasi, begitu pula dengan pengendara lalu lintas yang rela putar balik hanya karena digunakan demo, dan juga akan menampakkan senyum kepuasan bersama, khususnya pihak yang dulunya diresahkan.
Adapun bentuk demo anarkis, apakah hanya karena sekedar ikut-ikutan, atau menambah sensasi baru, atau karena terbawa motivasi semangat kobaran demo, wallahu a’lam bisshowab. Cukuplah sondang yang demo dengan bakar diri, karena hidup tidak hanya untuk demo. Aspirasi yang akan didengar adalah ketika kita juga menghargai pihak pemerintah yang bersangkutan. Cukuplah tidak demo dengan merusak alam sekitar, karena benda dan alam sekitar itu hanya saksi bisu tanpa mengetahui masalah yang pasti dan keberadaannya bukan untuk pelampiasan, namun sarana untuk keberlangsungan kehidupan kita.
Bagi pemerintah yang merasa keberatan dalam menanggung beban tugas berat, dan melihat ada yang lebih mampu, mungkin ada baiknya memberikan jabatan beserta tanggung jawabnya kepada orang yang lebih mampu tadi. Ini juga beserta perundingan dari pihak yang bersangkutan juga, bagaimana sebaiknya.   
Copas gado-gado lagee

Masalah Pendidikan di Indonesia


Oleh:  RIFDATUL UMMAH

Peran Pendidikan dalam Pembangunan
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan, dan saling keterkaitan antara pokok tersbut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya.

Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan?. Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk. Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat laun akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini.


Pemerintah dan Solusi Permasalahan Pendidikan
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. 

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. 

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.

Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”


Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas

”Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. 

Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Privatisasi dan Swastanisasi Sektor Pendidikan
Oleh:  RIFDATUL UMMAH

Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).

Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.


CATATAN:  ASTOR (Asal Setor) 

“Dihajar” Kompasianer Gara-gara Artikel TKW Norak

Oleh:  RIFDATUL UMMAH

Tidak disangka, tulisan saya yang sebenarnya sudah lama dimuat di blog ini mendapat tanggapan yang meriah dari pembaca Kompasiana. Saya memuat kembali tulisan berjudul “Noraknya TKW dari Arab” di media citizen journalism tersebut. Banyak pro dan kontra yang muncul. Sebagian besar merasa keberatan dengan pilihan kata “norak” pada judul tulisan tersebut. Yang cukup mengejutkan, muncul email maupun pesan yang bernada ancaman serta berisi kata-kata kotor.

Padahal, ketika tulisan tersebut pertama kali dimuat di blog ini dan media sosial lainnya, tanggapannya biasa-biasa saja. Blog ini memiliki tautan dari Naked Traveler dan beberapa blog traveler lain yang lebih kondang. Selama ini, pembaca blog saya terbatas hanya kalangan backpacker atau pecinta traveling saja. Ini sangat berbeda dengan komunitas Kompasiana yang memiliki pembaca dari berbagai latar belakang.

Alhasil, muncul berbagai persepsi tentang tulisan tersebut. Dan saya tidak berhadapan dengan tipikal pembaca blog traveler yang barangkali menganggap tulisan TKW norak tersebut sebagai cerita perjalanan biasa. Pembaca Kompasiana cenderung mengaitkannya sebagai isu sosial. Saya juga dianggap melecehkan para TKW gara-gara tulisan itu. Ada juga yang menuduh saya sengaja menggunakan kata-kata bombastis hanya untuk menarik pembaca.

Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu aktif di Kompasiana dan terus terang agak kaget dengan perilaku beberapa anggotanya yang suka menulis komentar bernada nyelekit. Para komentator ini kelihatannya sudah akrab satu sama lain. Mereka menggunakan kolom komentar untuk menyapa satu sama lain layaknya wall di Facebook. Cukup menjengkelkan karena komentar-komentar singkat tersebut akan masuk ke email saya. Yah, mungkin itu resiko menjadi Kompasianer yang tulisannya sedang banyak dibaca.

Menariknya lagi, muncul tulisan lain yang diklaim pembacanya sebagai sanggahan artikel saya. Tapi rasanya jadi aneh, soalnya tulisan saya kan hanya catatan perjalanan. Apakah itu sesuatu yang bisa disanggah? Pengalaman pribadi orang kan bisa macam-macam. Ada yang mungkin merasa nyaman saja terbang bersama TKW. Ada pula yang merasa agak terganggu. Apa salahnya orang yang menuliskan perasaan dan pengalamannya sendiri?

Semua setuju kalau para TKW dianggap pahlawan devisa, telah bekerja keras di luar negeri untuk menghidupi keluarganya, hidupnya sangat menderita, dsb. Namun, apakah jadi tidak boleh menunjukkan kenyataan lain yang tidak berisi kisah hidup mengharu biru para TKW kita? Apakah seorang penulis bisa dicap tidak berempati dengan TKW karena menulis sesuatu yang tidak sama dengan gambaran umum?

Saya menggunakan kata “norak” sebagai ekspresi saja untuk melukiskan suatu hal. Itulah ungkapan jujur saya (dan banyak orang) ketika melihat kenyataan itu. Lagipula, konteks tulisan saya kan tentang TKW yang saya temui di bandara Doha. Kalau artikel tersebut dibaca secara seksama, tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan itu sebagai perilaku semua TKW.

Terus terang, saya merasa sebagian Kompasianer tidak memberi apreasiasi yang semestinya terhadap tulisan tersebut. Kelihatan sekali kalau ada yang sekedar memberi komentar tanpa membacanya secara lengkap. Saya menulis tentang ini, dan dia berkomentar tentang itu. Nggak nyambung!

Ada pula yang keberatan karena saya menyebut-nyebut Habib Rizieq dalam artikel tersebut. Orang yang tidak membaca dengan seksama pasti bertanya, apa hubungan cerita perjalanannya ini dengan Habib Rizieq? Padahal, saya hanya ingin memberi gambaran lebih jelas kepada pembaca tentang penampilan seseorang yang disebutkan di artikel tersebut. Saya cukup bilang pakaian orang tersebut mirip Habib Rizieq karena dia sering muncul di TV, daripada harus menggambarkan dengan detail bajunya seperti apa, jenggotnya berapa senti, dsb. Saya tak habis pikir kalau itu jadi dianggap menyinggung pihak tertentu.

Tapi, saya tetap ingin minta maaf kalau ada yang merasa tersinggung atau dilecehkan karena tulisan tersebut. Sungguh, artikel tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan siapapun. Meskipun begitu, kata “norak” pada judul tulisan tidak akan diganti. Saya tidak akan mengganti judulnya yang mungkin dianggap lebih sopan seperti misalnya “Perilaku Tidak Pantas TKW dari Arab”. Alasannya seperti yang sudah dijelaskan di atas dan pilihan kata itu adalah ekspresi penulis. Saya kira pembaca juga harus menghargai hal ini.
COPAS ASLI

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME REFLEKSI DARI KETIDAKTERTIBAN SOSIAL


Oleh:  RIFDATUL UMMAH


Bagaimana bila suatu saat mereka bisa menduduki jabatan stategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk undang-undang dan aplikasinya hanyalah tindakan pemberan
Bagaimana bila suatu saat mereka bisa menduduki jabatan stategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk undang-undang dan aplikasinya hanyalah tindakan pemberantasan dan bukan pencegahan (preventif).


Perkara Korupsi, Kolusi dan nepotisme yang banyak menimpa para pejabat, baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat. Kasus korupsi yang diduga melibatkan para menteri, mantan menteri, gubernur, mantan gubernur, bupati, mantan bupati dan lain sebagainya menunjukkan bahwa para pejabat negara yang diharapkan menjadi tauladan bagi masyarakat luas mengenai tertib hukum dan tertib sosial, ternyata justru mereka yang harus duduk dikursi pesakitan dengan tuntutan tindak pidana korupsi. Kasus Bulog dan kasus dana non bugeter DKP yang begitu kusut hanyalah sedikit dari sekian banyak perkara korupsi di negara yang berupaya mewujudkan good goverment and clean goverment sebagai salah satu cita-cita reformasi. 

Mundurnya presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya selama 32 tahun menjadi langkah awal dari reformasi disegala bidang baik itu ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta yang terpenting adalah pintu demokrasi harus dibuka lebar-lebar dengan harapan bangsa ini akan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun sayang impian itu tidak sepenuhnya terpenuhi, lamban bahkan sebagian kebobrokan itu menjadi meningkat drastis secara kualitas maupun kuantitasnya. Salahsatu bagian dari kebobrokan itu adalah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Praktek KKN ini merupakan salahsatu penyakit akut yang terjadi dimasa orde baru yang mengakibatkan sistem ekonomi, politik, kekuasaan dan lapisan birokrasi berasaskan kekeluargaan yaitu kekuasaan hanya berputar pada kalangan terbatas saja yaitu anggota keluarga dan teman dekat saja.

Semangat dan upaya pemberantasan korupsi di era reformasi ditandai dengan keluarnya berbagai produk perundangan-undangan dan dibentuknya institusi khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan terhadap produk-produk hukum diatas adalah praktek Korupsi sebelum reformasi dapat dibawa kemeja hijau dan uangnya dikembalikan pada negara, sedangkan pada pasca reformasi dapat menjadi suatu usaha preventif. Namun apa yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai yang diharapkan. Beberapa kasus korupsi dimasa orde baru ada yang sampai kemeja hijau. Walau ada yang sampai pada putusan hakim tapi lebih banyak yang dipetieskan atau bahkan hanya sampai pada penyidik dan Berita acara perkaranya (BAP) mungkin disimpan dilemari sebagai koleksi pribadi pengadilan. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana hasilnya setelah pasca reformasi? Jawabannya adalah sama saja walaupun sebenarnya dimasa presiden Susilo Bambang Yudoyono genderang perang terhadap korupsi sudah menunjukan beberapa hasilnya, kalau tidak mau disebut jalan ditempat.

Beberapa kasus besar memang telah sampai pada putusan pemidanaan dan berkekuatan hukum tetap. Tapi perkara korupsi ini bukanlah monopoli dari kalangan elit tapi juga oleh kalangan akar rumput walaupun kerugian yang ditimbulkan sedikit. Pertanyaan selanjutnya? Bagaimana bila suatu saat mereka bisa menduduki jabatan stategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitasnya untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk undang-undang dan aplikasinya hanyalah tindakan pemberantasan dan bukan pencegahan (preventif). Korupsi ternyata bukan hanya masalah hukum tapi juga budaya, kebiasaan dan kesempatan, moral dan agama. Sehingga menjadi suatu kesalahan besar ketika kita mengatakan bahwa korupsi bisa diberantas sampai keakar-akarnya bila yang dilakukan hanyalah sebatas pemenuhan kebutuhan yuridis. Karena realitasnya semakin banyak peraturan justru korupsi semakin meningkat. Indonesia merupakan negara yang berprestasi dalam hal korupsi dan negara-negara lain tertinggal jauh dalam hal ini. 

Bahkan yang lebih menggelikan lagi ada kalimat yang sudah menjadi semacam slogan umum bahwa Indonesia negara terkorup tapi koruptornya tidak ada. Sepertinya ini sesuatu yang aneh yang hanya dapat terjadi di negeri antah barantah. Selain korupsi, dua kata yang dikaitkan dengannya adalah kolusi dan nepotisme juga merupakan tindak pidana. Tapi apakah selama ini ada perkara yang terkait dengan hal itu. 

Muncul pertanyaan apakah dimasukannya dua tindak pidana tadi hanya sebagai produk untuk memuaskan masyarakat saja? Atau memang bertujuan melakukan pemberantasan terhadap kolusi dan nepotisme yang telah masuk kedalam stuktur masyarakat dan struktur birokrasi kita? Kenapa UU No.28/1999 tidak berjalan efektif dalam aplikasinya? Apakah ada error criminalitation? Padahal proses pembuatan suatu undang-undang membutuhkan biaya yang besar dan akan menjadi sia-sia bila tidak ada hasilnya. Dimana sebenarnya letak kesalahan yang membuat tujuan tertib hukum ini justru meningkatkan ketidaktertiban hukum. 

Dizaman dimana hukum positif berlaku dan memiliki prinsip asas legalitas yang bertolak pada aturan tertulis membuat hukum dipandang sebagai engine solution yang utama dalam mengatasi banyak permasalahan yang muncul dimasyarakat. Namun dalam realitasnya ternyata hukum hanya sebagai obat penenang yang bersifat sementara dan bukan merupakan upaya preventif serta bukan juga sebagai sesuatu yang dapat merubah kebiasaan dan budaya negatif masyarakat yang menjadi penyebab awal permasalahan. 

Permasalahan pokok yang menyebabkan ketidaktertiban hukum ini adalah karena adanya ketidaktertiban sosial. Bila bicara masalah hukum seharusnya tidak dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat karena hukum merupakan hasil cerminan dari pola tingkah laku, tata aturan dan kebiasaan dalam masyarakat. Namun sangat disayangkan hukum sering dijadikan satu-satunya mesin dalam penanggulangan kejahatan dan melupakan masyarakat yang sebenarnya menjadi basis utama dalam penegakan hukum. Jadi jelas bahwa aspek sosial memegang peran yang penting dalam upaya pencegahan kejahatan yang tentunya hasilnya akan lebih baik karena memungkinkan memutus matarantainya.

Praktek korupsi seakan menjadi penyakit menular yang tidak ditakuti seperti halnya flu burung. Adakalanya disebabkan karena pemenuhan kebutuhan seperti yang dilakukan oleh pegawai rendahan, tapi ada juga yang karena pengaruh budaya materialistis menumpuk kekayaan seperti koruptor-koruptor dari kalangan pejabat tinggi yang kehidupannya sudah lebih dari "mewah". Karena adanya pemerataan korupsi maka tidak salah kalau orang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Artinya pokok permasalahan dari korupsi adalah bagaimana pola pikir masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi ? Apakah dilatarbelakangi budaya materi dengan menumpuk kekayaan atau secukupnya sesuai kebutuhan dan bila berlebih akan disalurkan bagi yang membutuhkan sebagaimana ajaran agama dan etika moral. 

Hal ini berarti bicara bagaimana pola tingkah laku, peresapan ajaran agama, moralitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi mental seseorang. Begitu pula halnya dengan kolusi dan nepotisme yang akar permasalahannya terletak pada kekalahan dari idealisme sosial yang berisi nilai-nilai yang dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kolusi dan nepotisme telah menjadi kebiasaan dalam struktural masyarakat kita. Hal ini bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan merupakan barang yang mahal saat ini. Tapi untuk sebagian orang yang melewati jalan belakang ini sangatlah mudah. Misalnya cukup dengan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar atau dengan membawa surat sakti dari "orang kuat" atau melobi keluarga dekat yang berada dalam struktur lapangan kerja yang diinginkan. Bila ini diimbangi dengan kualitas yang bagus tidak masalah, walaupun rasa keadilan tetap masih ternodai. Tapi kalau kualitasnya jelek, ini sama saja dengan menempatkan orang yang bukan ahlinya yang kelak justru akan menambah pada kehancuran. Parahnya hal ini seakan telah menjadi prosedural bukan saja diinstitusi swasta tapi juga di pemerintahan. 

Pertanyaan berikutnya, apa ada jaminan pelaku tersebut dijerat oleh hukum? Atau justru lepas dan ia akan terus membina kondisi ini dan akan terjadi regenerasi terus-menerus. Lalu apakah masyarakat akan menentang jalur-jalur belakang ini atau justru lahir sikap pembiaran karena ternyata juga telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jadi jelaslah bahwa upaya preventif dari pemberantasan KKN adalah dengan menciptakan tertib sosial dalam arti adanya tertib nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam struktur masyarakat. Dengan berubahnya pola tingkahlaku yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, agama dan etika moral akan lebih efektif dibandingkan hanya dengan aplikasi Undang-undang saja. Jadi perlu adanya keseimbangan antara tertib sosial dan tertib hukum untuk dapat mencapai reformasi yang mensejahterakan masyarakat. 


SISWI SMP 6 BULAN MINGGAT


Oleh:  FITRIA ANGGRAINI

           
Dikutip dari Jawa Pos, edisi jum ‘ at 9 / 12 / 2011 masih SMP ko sudah main kabur – kaburan, seorang siswi bernama Gita Vepta Rahmawati ( 15 ) dilaporkan oleh ibunya sendiri Septin Dwi Marningtyas ( 36 ) pasalnya sang putrid pergi dari rumah sejak tanggal 24 Mei 2011 lalu. Ia menduga sang putrid menjadi korban facebook ( FB ), ia menuturkan Gita tidak mempunyai masalah dengan keluarga maupun teman di sekolahya.
Dari kasus ini harusnya orang tua lebih menjaga para putrinya, karena dijaman modern ini kemajuan teknologi sangat mengkhawatirkan apalagi internet dari kalangan manapun bisa mengaksesnya. Jadi peran orang tua menjadi factor utama, agar anak  - anaknya tidak terbuai oleh teknologi. Sekrang ini bnnyak anak menjadi korban dari teknologi, mulai dari kecanduan game online,download video, dan yang akhir – akhir ini sedang trend adalah akun facebook . Dari FB bisa mengakses info dri manapun, bisa mencari teman dari daerah mana saja yang di inginkan. Namun FB sekarang ini dimanfaatkan oleh oknnum yang tidak bertanggung jawab yaitu mencari mangsa dari FB untuk diperjual belikan. Bisa jadi kasus dari Gita adalah contoh dari keganasan dari kemajuan teknologi. Ia menjadi korban facebook, Gita mengenal seseorang dari  situs tersebut kemudian merencanakan ketemu dan inilah hasilnya ia mendapat rayuan dari laki – laki yang di temuinya tersebut entah ia dijanjikan apa sehingga ia sampai kabur dari rumah denagn membawa HP, tape recorder, dan kipas aingin mana mungkin ia membwa barang – barang tersebut seorang  diri.
Dan yang sering dijadikan sasaran empuk para pelaku kejahatan dunia maya adalah para remaja putrid di usia bangku sekolah, sebab mereka masih berpikiran polos bertindak tanpa memikirkan sebab apa saja yang akan terjadi. Peran orang tua sangat membantu tumbuh kembang sang anak dalam mendidik dan mengawasi teknologi apa saja yang bisa ia akses, mereka lebih menyukai hal – hal menarik yang ada di luar rumah. Orang tua harus meningkatkan pendekatan terhadap anaknya, memberikan nasihat – nasihat jika ia melakukan sesuatu sebabnya ini – ini. Apalagi melihat tingkah laku anak jaman sekarang yang sulit dikendalikan jika dilarang pasti berontak dan nekad. Jadi sebagai orang tua pahamilah anak – anak anda, awasi semua tingkah lakunya.